Kesbangpol Kabupaten Cirebon Pastikan Belum Semua Orkesmas Tertib Administrasi

Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan | Devteo Mahardika Prakoso

BERITA RADIO - Tercatat sebanyak 324 Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon. Meskipun mencapai ratusan, dari jumlah tersebut sebagian besar Orkemas belum sepenuhnya tertib administrasi dalam hal registrasi ulang dan pelaporan kegiatan. 

"Padahala jika itu tidak ditempuh dan melapor bisa saja dibekukan keorganisasiannya. Karena dalam setahun, minimal dua kali melaporkan kegiatannya kepada pemerintah daerah. Bahkan dari sisi SKT (Surat Keterangan Terdaftar) masih banyak yang belum diperpanjang," kata Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiyawan, di kantornya, Selasa 2 Maret 2021. 

Oleh karenaya, kata Iwan, bagi Orkemas yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dan memiliki  SKT dari Kemendagri diharapkan melaporkan agar bisa melapor ke Kesbangpol. Nantinya akan ada tahapan dengan mengundang pengurus Orkemas untuk dilakukan ekspos. Analisnya sendiri, kata dia, nanti melibatkan sejumlah lembaga vertikal yang  terdiri atas Kesbangpol, Kejaksaan dan Kepolisian. 

"Sesudah dilakukan ekspos, kemudian tim melakukan verifikasi lapangan agar bisa disesuaikan dengan yang dilaporkan agar bisa dipastikan keberadaannya. Karena dari sisi legalitas tidak hanya sekadar melaporkan namun pengecekan mulai dari keberadaan kantor, pengurus dan program kerja," katanya. 

Iwan menyebutkan, pentingnya pelaporan dan perpanjangan sisi administrasi bagi Orkemas tentunya agar keberadaanya terap legal yang dikuatkan dari sisi visi dan misi. Bahkan, monitoring di lapangan juga wajib dilaksanakan karena setiap enam bulan sekali setiap Orkemas wajib melapor ke Badan Kesbangpol.  

"Hal yang berkaitan dengan Orkemas dan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Cirebon nanti bisa diselaraskan. Termasuk didalamnya ada pendidikan politik yang segmentasinya anggota ormas sebagai bagian dari pembinaan," katanya. 

Disisi lain, Iwan menegaskan, perihal adanya sekelompok perkumpulan yang melakukan perbuatan diluar aturan dan lebih ke arah kriminalitas dipastikan bukan Orkemas yang terdaftar. Karena Orkemas yang benar dan legal ada kode etik dan aturan yang harus dipatuhi dan dimaknai bersama. 

"Pada prinsipnya kami terbuka bagi siapa saja kelompok masyarakat untuk bisa  menjadi sebuah organisasi asalkan memenuhi syarat administrasi. Meskipun dari sejumlah ratusan Orkemas yang  dinilai abai akan tertib administrasi menjadi PR kami untuk memberikan teguran agar tertib administrasi. Lantaran sanksi dan konsekuensi tidak bisa diakui sebagai ormas bahkan dibekukan jika tidak memenuhi itu" paparnya. 

Berita Pilihan

Berita Lainnya

Berita Radio Network