Bappelitbangda Alokasikan Rp 25 Milyar Agar SOR Watubelah Dapat Digunakan

Kondisi SOR Watubelah Kabupaten Cirebon Terkini | Devteo Mahardika Prakoso

BERITARADIOMARITIM.COM - Menyikapi mangkraknya pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Watubelah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengaku telah mempersiapkan anggaran senilai Rp 25 Milyar yang dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan SOR Watubelah.

"Anggarannya sudah kita siapkan. Nilai dua puluh lima milyar itu, supaya GOR bisa dipakai. Ini untuk menghindari semakin mangkraknya kondisi GOR," kata (Beppelitbangda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, Senin 1 Maret 2021.

Hendra menjelaskan, persiapan anggaran Rp 25 milyar tersebut, bukan sebuah perhitungan jaminan pembangunan sor watubelah selesai. Akan tetapi, dengan alokasi tersebut minimal SOR bisa dipakai untuk beberapa kegiatan. Jika dikalkulasi, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan pembangunan sekitar Rp350 milyar. 

"Kita keluarkan anggaran sambil kami terus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Kami paham dengan kondisi pandemi seperti ini. Kekurangan anggaran kalau meminta seluruhnya ke Pemrov, pasti berat," ungkap Hendra.

Berdasarkan hasil review RAB dan bukan review design yang mengacu kepada review desain, APBD kabupaten cirebon dipastikan tidak mampu membiayai sisa pembangunan SOR Watubelah, karena nilainya ratusan juta rupiah. Dengan Pemkab Cirebon menyiapkan anggaran tersebut, Hendra berharap Pemprov Jabar juga bisa memberikan bantuan anggaran tambahan.

"Jadi nilai yang muncul dari ABPB untuk GOR tahun depan, dari perhitungan yang matang. Kalau tahun depan Pemprov tidak bisa membantu, minimal dari anggaran Kabupaten bisa membuat GOR dioperasikan. Kalau didiamkan, ya bangunan pasti hancur," ujar Hendra.

Menyikapi usulan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, supaya pembangunan SOR dipihak ke tigakan, menurut Hendra harus ada kajian yang sangat matang. Dari segi legal juga harus dicari apakah dibolehkan. Sementara dari segi hak dan kewajiban seandainya memang bisa, juga harus seperti apa.

"Kalau boleh pakai pihak ke tiga, ya silahkan saja. Tapi kan perlu lewat kajian mendalam. Masalahnya inikan aset pemda," tutup Hendra.

Artikel Pilihan

Berita Lainnya

Konten Rekomendasi

loading...

Berita Radio Network