DPRD Kota Cirebon Minta Disnaker Aktif Lakukan Pendataan Pekerja

Rapat DPRD Dengan Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon | Devteo Mahardika Prakoso

BERITARADIOMARITIM.COM - Komisi III DPRD menyarankan adanya sinkronisasi dan bank data antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terkait jumlah tenaga kerja.

Ketua Komisi III DPR Kota Cirebon, Trisnawaty mengatakan, bank data yang tersinkronisasi antara Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi tenaga kerja. Tresnawaty menilai saat Disnaker kurang aktif mendata perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Kota Cirebon.

“Kalau untuk Disnaker menurut saya sebaiknya jemput bola, jangan diam dengan perusahaan yang tidak aktif mendaftar ke Disnaker. Pendataan itu penting,” kata Tresnawaty seusai rapat bersama Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon di ruang rapat Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jum'at 26 Februari 2021.

Masih kata dia, Disnaker belum memiliki data jumlah tenaga kerja aktif dari total sekitar 120 ribu angkatan kerja yang ada di Kota Cirebon. Komisi III mendorong agar Disnaker bisa mendata jumlah tenaga kerja aktif.

“Angkatan kerja itu penduduk yang usianya dari 17 hingga 50 tahun, nah berapa yang menjadi tenaga kerja. Disnaker tadi belum bisa memprediksi, data ini harus jelas. Ketika ada penyaluran bantuan dan lainnya akan lebih mudah dan tepat sasaran,” kata Tresnawaty.

Tresnawaty juga mengapresiasi upaya yang dilakukan BPJS Keterangan Cabang Cirebon yang aktif melakukan pendataan dan pendamping terhadap tenaga kerja.

“BPjS Ketenagakerjaan lebih menarik, mereka memberikan angin segar. Ternyata banyak perusahaan yang mendaftar,” kata Tresnawaty.

Sementara itu, Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Supriatna mengamini adanya sinkronisasi dan bank data tentang tenaga kerja. Selain untuk penyaluran bansos bagi tenaga kerja, dikatakan Supriatna, sinkronisasi data memudahkan pihaknya untuk mengontrol kepatuhan perusahaan untuk mendaftar tenaga kerjanya sebagain peserta BPJS.

Berita Pilihan